Nuryadi Wijiharjono 
email: nuryadi.uhamka@gmail.com
  
[Legal aspects and business ethics in the national film industry]

Keywords: the national film industry, film censorship, law, business ethics, Indonesian films . Perkembangan

The revolution of information technology also has implications for the national film market. From the legal aspects and business ethics, this is especially true for pirated products, which can harm the national film industry. In fact, it was not only the film industry that was hit, but a series of industries were also hit. Film influence people's behavior and culture. There is a need for law enforcement and ethical commitments that are based on nation's moral values from all parties, especially among filmmakers, in producing film so that quality films are produced, not only artistically but also commercially. The purpose of this this paper is to examine the business environment of the national film industry from the perspective of law and business ethics.

teknologi informasi juga membawa implikasi pada pasar film nasional. Dari aspek hukum dan etika bisnis, terjadi terutama pada produk bajakan, di mana dapat merugikan industri perfilman nasional. Bahkan bukan hanya industri perfilman saja yang terpukul, tetapi rangkaian dari industri tersebut juga ikut terpukul.

Film berpengaruh pada perilaku dan budaya masyarakat. Perlu adanya penegakan hukum dan komitmen etis yang bertumpu pada nilai-nilai moral bangsa dari semu pihak, terutama kalangan insan perfilman, dalam memproduksi film agar dilahirkan film-film bermutu, bukan saja secara artistik tetapi juga secara komersial. Kata Kunci: industri perfilman nasional, sensor film, hukum, etika bisnis, film Indonesia.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Industri kreatif saat ini memiliki kementerian tersendiri. Artinya, pemerintah agaknya menaruh harapan besar pada kreativitas anak bangsa dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi. Salah satu industri kreatif yang menonjol di dunia, terutama di Amerika Serikat dan India, adalah film. Menurut undang-undang, film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Sedangkan kegiatan perfilman, menurut undang-undang, adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat nonkomersial. 1

Dalam pengembangan organisasi industri kreatif, termasuk film, menurut [START_REF] Pitta | Nurturing an effective creative culture within a marketing organization[END_REF], lingkungan internal perusahaan seperti orientasi pasar, budaya perusahaan, struktur perusahaan, dan lingkungan lokal memiliki pengaruh yang kuat. Di samping itu, faktor lingkungan bisnis eksternal juga sangat berpengaruh seperti politik, potensi (1) Setiap film dan iklan film yang akan diedarkandan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor.

( Secara demikian maka masalah utamanya bukanlah pada aturan hukum secara tekstual, melainkan terutama pada masalah penegakan hukum dan daya kreatif insan film.

Dalam lingkungan bisnis industri perfilman, pemahaman mengenai keseimbangan antara nilai artistik dan komersial harus dapat diterjemahkan secara bertanggung jawab. Ketiga, perkembangan teknologi informasi juga membawa implikasi pada pasar film nasional. Dari aspek hukum dan etika bisnis, terjadi terutam pada produk bajakan, di mana dapat merugikan industri perfilman nasional. Bahkan bukan hanya industri perfilman saja yang terpukul, tetapi rangkaian dari industri tersebut juga ikut terpukul.

Poster film Laskar Pelangi (2008) Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Laskar_Pelangi_(film) 5.2. Saran:

Pertama, berdasarkan kesimpulan di atas, maka diperlukan adanya penegakan hukum dan penumbuhan kesadaran etik dalam berbisnis terhadap perkara pembajakan.

Sebab, tanpa adanya ketegasan dalam perkara pembajakan produk film, daya kreatif dan inovarif insan film akan lenyap.

Kedua, perlu adanya komitmen etis yang bertumpu pada nilai-nilai moral bangsa dari semu pihak, terutama kalangan insan perfilman, dalam memproduksi film agar dilahirkan film-film bermutu, bukan saja secara artistik terapi juga secara komersial. Bukti menunjukkan bahwa justru film bermutu yang jauh dari selera rendah yang berhasil di pasar. 30

Ketiga, diperlukan koordinasi kerja yang meyeluruh atarinstansi pemerintah serta masyarakat perfilman dalam penegakan hukum mengenai perfilman, terutama dampaknya negatifnya bagi generasi muda.

Poster flim Ayat-ayat Cinta (2008) Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Ayat-Ayat_Cinta_(film)

  pasar, landasan ekonomi, kebudayaan, dan aturan hukum. 2 Di banyak daerah di Indonesia, banyak perusahaan bioskop mengalami gulung tikar. 3 __________________________ 1 Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman 2 Pitta, D.A., V.R. Wood, dan Frank J.F. 2008. Nurturing an effective creative culture within a marketing organization. Journal of Consumer Marketing25 (3): 137-148. 3 Republika,23/5/2009 Industri perfilman nasional terpuruk akibat pasar domestik didominasi oleh film-film impor sejak tahun 1990-an di masa akhir Orde Baru. Bukan hanya pasar film untuk orang dewasa, film anak-anak pun dibanjiri film impor. Dalam hal ini, agaknya menjamurnya film digital dan tayangan film stasiun televisi ikut berperan menciptakan pasar film domestik yang timpang. Dengan kata lain, perubahan lingkungan bisnis telah memengaruhi secara signifikan kelangsungan industri perfilman nasional. Terdapat dua alasan mengapa lingkungan bisnis industri perfilman nasional menarik untuk dikaji: Pertama, terdapat kecenderungan bahwa industri perfilman mengabaikan lingkungan bisnis, terutama pada aspek lingkungan sosial-budaya masyarakat. Padahal perfilman, menurut undang-undang mempunyai fungsi: (a) budaya; (b) pendidikan; (c) hiburan; (d) informasi; (e) pendorong karya kreatif; dan (f) ekonomi. 4 Kedua, kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan mudahnya akses masyarakat dalam mengkonsumsi film tanpa restriksi atau sensor. 5Harus diakui memang, industri perfilman pernah bangkit sebentar dengan munculnya film-film yang memperoleh sambutan pasar, tetapi kemudian anjlok kembali hingga kini. Dibandingkan dengan sektor industri perbankan yang dapat dengan mudah memperoleh dana talangan dari pemerintah (BI), sektor indusri perfilman nasional nampaknya harus bersedia hidup mandiri. Tiga hal yang saling terkait dalam industri perfilman adalah produksi, distribusi, dan eksibisi. 6 Dalam bidang produksi, orang-orang film dan para pekerja kreatif kita, tidak kalah kualitasnya dengan pihak asing. Beberapa dari karya anak bangsa ini berhasil mendapatkan penghargaan bergengsi dari festival film internasional.

  ) Surat tanda lulus sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan penyensoran yang meliputi: a. penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; b. penentuan kelayakan film dan iklan film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan c. penentuan penggolongan usia penonton film. (3) Penyensoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film. Tentang dukungan negara terhadap industri perfilman juga diberikan oleh pemerintah Cina. Pemerintah Cina menyusun panduan baru kea rah booming industri film. Antara lain dengan membantu dan mempermudah para pembuat film untuk mendapat pinjaman bank guna membiayai produksi filmnya dan menyediakan infranstruktur---seperti membangun gedung bioskop baru---untuk memperluas jangakaun audiens. 21 _______________________ 20 Bose, Nandana. 2009. Between the godfather and the mafia: Situating right-wing interventions in Bombay film industry 1992-2002. Studies in South Asia Film and Media 1 (1): 23-43. 21 Majah Gatra. 2011. Dunia Baru Milik Cina: Kesenian (3-9 Februari). Tanpa nilai moral semacam itu hukum tidak akan memiliki fungsi. Di dalam lingkungan bisnis, sebagaimana telah disebutkan di muka, aturan hukum memiliki pengaruh yang signifikan. Di beberapa negara maju, penghargaan atas hak karya intelektual (HAKI) telah memotivasi warga negara untuk berinovasi dan berkemajuan dalam bidang ilmu, teknologi, dan seni. Melihat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, secara tekstual sudah memadai. Dalam aturan hukum tersebut terdapat perlindungan hukum bagi insan perfiman dan usaha perfilman. Bahkan juga mengenai ekspor-impor film dan perijinan serta sensor. Artinya, siapa pun yang terlibat dalam industri perfilman harus memahami perkara ini. Persoalannya, dibandingkan dengan negara-negara maju pembelaan terhadap industri perfilman dari pemerintah masih jauh tertinggal. Banyaknya kasus gulung tikar para pengusaha bioskop di banyak daerah., sebagaimana telah disebutkan di muka, mengindikasikan adanya pengabaian masalah. Di sini hukum perfilman tidak banyak berarti. Pada sisi lain, jenis film yang diproduksi oleh industri perfilman nasional cenderung kurang mendidik dan jatuh pada selera rendah. Padahal dalam aturan perundangan (UU No 33/2009) jelas dinyatakan bahwa film bukan hanya berfungsi ekonomi tetapi juga memiliki dimensi pendidikan. Perkara ini telah diabaikan sendiri oleh insan perfilman, dan lembaga sensor film.

  

  

  

  Kedua, dengan adanya kerja sama kesepahaman dan kesepakatan antara Lembaga Sensor (LSF) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), secara legal-prosedural teknis operasional terhadap kerja sensor semakin baik dan terkoordinasi. Hal ini mengingat stasiun televisi merupakan industri kreatif yang paling strategis danberdampak luas terhadap semua generasi terhadap penyebaran produk film dan tayangan program lainnya.

	Tahun 2010 hanya ada satu judul film yang meraih penonton lebih dari satu juta Dalam konteks Teori Strukturasi (structuration), sebagaimana dikemukakan oleh
	orang (Sang Pencerah). Sedangkankan tahun 2011, sebagaiman data berikut, produksi Giddens, bahwa hubungan antara struktur dan agen akan melahirkan reproduksi sosial. VI. PENUTUP
	Hal yang sama juga terjadi pada lingkungan bisnis industri perfilman, terutama dari aspek Tetapi, kenyataannya pasar film didominasi oleh film impor, termasuk tayangan 5.1. Kesimpulan: film nasional dibanjiri oleh film-film primitif. 25 kebijakan pemerintah, hubungan agen-sruktur kembali berulang. Dengan frame-work di televisi. Kenyataan semacam ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Boleh jadi selera Pertama, dalam industri perfilman nasional, dengan adanya Undang-undang
	No strukturasi, industri perfilman Tahun Nomor 33 Tahun 2009, secara legal formal industri tersebut telah dijamin Film bukan sekedar persoalan penawaran-permintaan, konsumen Indonesia terhadap film karya bangsanya sendiri justru lebih rendah Jumlah 1 2011 Arwah Goyang Karawang 715.915 2 2011 Tanda Tanya 458.508 3 2011 Pocong Ngesot 363.536 4 2011 Virgin 3: Satu Malam Mengubah 315.123 Segalanya 5 2011 Kuntilanak Kesurupan 306.946 6 2011 Kalung Jelangkung 286.878 dibandingkan seleranya terhadap film-film impor, terutama film-film Hollywood. perlindungannya oleh hukum. Namun demikian, karena industri perfilman sangat melainkan pada aktor manusia pada konteks ruang dan waktu. 27 kompleks mulai dari produksi, distribusi, dan eksibisi. Maka, jaminan hukum tersebut Muncul pula pertanyaan, apakah kalau film impor dibatasi, apakah ada jaminan bahwa Salah satu kajian tentang perilaku konsumsi dari perpektif sosiologis adalah kajian tidak otomatis mampu menumbuh-kembangkan industri perfilman nasional. Terdapat pengusaha bioskop tidak bangkrut? Tentu ini memerlukan penelitian lebih lanjut. yang dilakukan oleh Algesheimer dan Gurau (2008). Menurutnya, dengan mengacu banyak kepentingan yang memerlukan pemahaman dan kesepakatan secara Kemajuan teknologi informasi, harus diakui membawa banyak implikasi dalam pada teori strukturasi Giddens, yakni konsep dualitas antara agen-struktur di mana komprehensif dalam melihat aspek hukum dan etika bisnis pada lingkungan bisnis lingkungan bisnis industri perfilman. Di sini akan penulis kemukakan tiga hal terutama hubungan keduanya selalu menghasilkan proses reproduksi. Dengan kata lain, dalam masyarakat selalu terjadi proses kreativitas dan inovasi yang menghasilkan sesuatu yang dalam perspektif hukum. Pertama, dengan kemajuan teknologi informasi, rawan industri perfilman nasional.
	7 8 9 terhadap produk bajakan. Sebuah film belum diputar di bioskop, produk bajakannya 2011 Love Story 285.745 2011 Pelukan Janda Hantu Gerondong 251.361 2011 Dedemit Gunung Kidul baru. Hal yang sama juga terjadi pada perilaku konsumsi. 28 dalam bentuk CD/DVD telah lebih dulu beredar. Apalagi dengan adanya internet. Tanpa 178.891 10 2011 13 Cara Memanggil Setan Sebagaimana terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan tentang adanya tindakan tegas dari penegak hukum, perkara ini akan memukul industri 164.449 perfilman, hal tersebut menujukkan bahwa: Pertama, konsep dualitas (struktur-agen) perfilman nasional. Saat ini, hampir semua produk yang dapat digitalkan dapat dengan
	dapat menggambarkan kenyataan di lapangan. Kedua, menggambaran terjadinya proses mudah dibajak.
	produksi dan reproduksi melalui praktik sosial. Ketiga mengungkap hambatan dalam Kedua, maraknya film impor, dengan paduan teknologi, terutama pada produk
	relasi sosial. 29 Hollywood, juga mencam daya saing pasar domestik film nasional. Sudah tentu tidak
	Dalam perspektif mungkin kita menutup diri dari perekonomian global, apalagi pengaruh Amerika serikat hukum, apa implikasinya perubahan lingkungan bisnis,
	terutama di bidang teknologi informasi, terhadap pasar film nasional? Walaupun masih kuat, kebijkaan pengetatan impor film tersebut dapat berimplikasi luas. Maka
	terdapat jaminan hukum, sebagaimana terdapat pada UU No 33/2009, di mana: (1) yang dapat dilakukan adalah, seabagaimana negara-negara Eropa Barat dan Australia,
	Pemerintah wajib mencegah masuknya film impor yang bertentangan dengan nilai-nilai merngoptimalkan Dewan Film Nasional dalam kemitraan dengan pemerintah melalui
	agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa; (2) Pemerintah wajib membatasi pengembangan dan promosi film. Di samping juga melalui kebijakan pajak dan insentif
	Tahun 2011, produksi industri perfilman nasional didominasi film-film berselera film impor dengan menjaga proporsi antara film impor dan film Indonesia guna mencegah lainnya baik pada tahap pra-produksi maupun pada pasca-produksi.
	primiti. Padahal film yang bermutu tanpa mengumbar nafsu dapat pula laris manis, Karena itu, tepat apa yang dikemukakan oleh Porter berkaitan dengan lingkungan dominasi budaya asing. Ketiga, implikasi yang paling krusial adalah di bidang pertahanan dan keamanan
	sebagaimana ditunjukkan oleh data berikut ini: bisnis, bahwa pemerintah dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif melalui nasional. Film adalah produk strategis yang berpengaruh luas terhadap generasi muda.
	instrumen kebijakaan. 26 __________________________ Jadi, perlu adanya restriksi atau bembatasan jaringan pornografi melalui internet. Artinya,
	2008 2008 2009 ______________________ Laskar Pelangi Ayat-Ayat Cinta Ketika Cinta Bertasbih perlu adanya pemaksaan tetapi juga juga pendidikan bagi konsumen film. Film nasional 4.606.785 3.581.947 27 Yates, JoAnne. 1997. Using Giddens's tructuration theory to inform business history. adalah salah satu media budaya bangsa yang paling berpengaruh. Itulah mengapa India Business and Economic History 26 (1): 159-183. 3.100.906 2009 Ketika Cinta Bertasbih 2 2.003.121 2007 Nagabonar Jadi Dua 2.000.000 28 Algesheimer, R., dan G. Galin. 2008. Introducing structuration theory in communal mampu membangun industri perfilman Bollywood berdasarkan nilai-nilai nasionalisme, 25 Sumber: www.perfilmanindonesia.or.id/direktori-perfilman/penonton-film consumtion behavior research. Qualitative Market Research: An International Journal 11 (2): 227-245. tetapi sekaligus juga marketable secara komersial. Jadi, perlu adanya aturan hukum yang 26 Porter, Michael E. 1991. Towards a dynamic theory of strategy. Strategic Management 29 Jones, M.R., dan H. Karsten. 2003. Review: Structuration theory and information systems mengatur soal itu.
	Journal 12: 95-117 research. Working Paper WP 11/2003. Cambridge, UK: The Judge Institute of Management
	University of Cambridge. Lihat, Jones, M.R., dan H. Karsten. (2008). Giddens's structuration
	theory and information systems research. MIS Quarterly, 32 (1): 127-15

Sumber: www.perfilmanindonesia.or.id/direktori-perfilman/penonton-film Di mana hukum perfilman kita? Ada, jelas, lengkap. Tapi tidak tegas! Bagaimana dengan insane perfilman? Jelas kurang cerdas. Mereka tidak belajar pada lingkungan bisnis dari film-film sukses tahun 2008-2009 di atas. Kemana lembaga sensor? Sama saja. Jadi, hukum perfilman kita belum mampu memberikan daya kreatif untuk merangsang lahirnya film-film bermutu dan diterima oleh pasar. Hukum perfilman harus mampu merangsang kreativitas yang bernilai seni dan ekonomi, tetapi juga harus mampu mencegah pornografi. Inilah maknanya keadilan, persamaan, dan kebebasan.

www.perfilmanindonesia.or.id/direktori-perfilman/penonton-film