Perang Dunia I
Setelah perang ini perlahan berubah menjadi perang atrisi, wajib militer diberlakukan di sejumlah negara. Masalah ini menjadi heboh di Kanada dan Australia. Di Kanada, wajib militer memunculkan celah politik antara warga Perancis Kanada, yang percaya kesetiaan mereka hanya untuk Kanada dan bukan Imperium Britania, dan warga Inggris mayoritas, yang memandang perang sebagai sebuah tugas bagi Britania maupun Kanada. Perdana Menteri Robert Borden mengesahkan Undang-Undang Dinas Militer, sehingga mencetuskan Krisis Wajib Militer 1917. Di Australia, kampanye pro-wajib militer oleh Perdana Menteri Billy Hughes mengakibatkan perpecahan di tubuh Partai Buruh Australia, sehingga Hughes membentuk Partai Nasionalis Australia pada tahun 1917 untuk mempromosikan peraturan ini. Meski begitu, gerakan buruh, Gereja Katolik, dan ekspatriat nasionalis Irlandia berhasil menentang peraturan Hughes, yang kemudian ditolak di dua plebisit.