Perkembangan kanon Perjanjian Baru
Dalam surat Paskah yang ditulisnya pada tahun 367, Athanasius, Uskup Aleksandria, memberikan suatu daftar kitab yang kemudian menjadi kanon PB yang berisikan 27 kitab, dan ia menggunakan kata "dikanonisasi" ( "kanonizomena") sehubungan dengan kitab-kitab tersebut. Konsili pertama yang menerima kanon Perjanjian Baru saat ini kemungkinan adalah Sinode Hippo Regius di Afrika Utara (tahun 393). Suatu ringkasan singkat hasil sinode tersebut dibacakan dan diterima oleh Konsili Kartago pada tahun 397 dan 419. Konsili-konsili tersebut berada di bawah pengaruh yang cukup besar dari Agustinus, yang menganggap seolah-olah kanon telah ditutup sejak saat itu. Konsili Roma tahun 382 di bawah otoritas Paus Damasus I, di mana "Decretum Gelasianum" dianggap berkaitan dengan konsili ini, mengeluarkan sebuah kanon Alkitab yang identik dengan yang disebutkan di atas, atau, jika tidak, daftar tersebut sekurang-kurangnya merupakan kompilasi dari abad ke-6. Penugasan oleh Paus Damasus I untuk mengerjakan Alkitab edisi Vulgata berbahasa Latin, 383, memiliki peranan penting dalam penetapan kanon di Barat. Dalam sebuah surat ( tahun 405) kepada Eksuperius (seorang uskup dari Toulouse), Paus Innosensius I mengirimkan daftar kitab-kitab suci tersebut. Para akademisi Kristen mengegaskan bahwa, ketika para uskup dan konsili ini berbicara mengenai hal tersebut, bagaimanapun mereka tidak mendefinisikan sesuatu yang baru, melainkan "meratifikasi apa yang telah menjadi pemikiran Gereja."