Penindasan terhadap Rohingya di Myanmar 2016–2017
Tindakan keras militer terhadap orang Rohingya mengundang kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, kelompok hak asasi manusia Amnesty International, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, dan pemerintah Malaysia. Kepala pemerintahan "de facto" Aung San Suu Kyi secara khusus telah dikritik karena tidak bertindak dan diam atas masalah ini dan melakukan sedikit tindakan untuk mencegah pelanggaran militer.