Makedonia (kerajaan kuno)
Raja-raja Makedonia dari Dinasti Antigonidai dibantu oleh para pejabat regional dalam mengatur urusan negara, termasuk pejabat-pejabat kota berpangkat tinggi, seperti "strategos" militer dan politarkh atau gubernur yang dipilih ("arkhon") dari sebuah kota besar ("polis"), serta pejabat politik-keagamaan yang disebut "epistates". Tak ada bukti yang menjelaskan latar belakang pribadi para pejabat tersebut, meskipun mereka mungkin juga berasal dari golongan ningrat "filoi" dan "hetairoi".
Di Atena Kuno, sistem demokrasi pernah didirikan kembali sebanyak tiga kali setelah kota tersebut ditaklukan oleh Antipatros pada 322SM. Saat berada di bawah kekuasaan Makedonia, Atena diperintah oleh sebuah oligarki yang diangkat oleh Makedonia dan terdiri dari orang-orang terkaya di kota tersebut. Negara kota lainnya diperlakukan secara berbeda dan dianugerahi otonomi yang lebih besar. Setelah FiliposII menaklukkan Amfipolis pada 357SM, kota tersebut diperbolehkan mempertahankan sistem demokrasi, termasuk konstitusi, majelis rakyat, dewan kota ("boule"), dan pemilihan tahunan pejabat baru, tetapi garnisun Makedonia ditempatkan di dalam tembok kota bersama dengan seorang komisioner kerajaan Makedonia ("epistates") untuk memantau urusan politik di kota tersebut. Filipi, sebuah kota yang didirikan oleh FiliposII, merupakan satu-satunya kota lainnya di persemakmuran Makedonia yang memiliki sistem pemerintahan demokratis dengan keberadaan majelis rakyat, sementara majelis ("eklesia") di Tesaloniki tampaknya hanya memiliki peranan yang bersifat pasif. Beberapa kota juga diperbolehkan menyimpan pendapatannya sendiri. Raja Makedonia dan pemerintah pusat sendiri mengelola pendapatan yang dikumpulkan oleh kuil-kuil dan para imam.