Negara satu partai
Partai yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan memiliki pembenaran dalam melaksanakan kebijakan satu partainya, diantaranya adalah untuk menjamin persatuan nasional dan keyakinan bahwa partai menjadi sebuah entitas yang "melindungi revolusi" di mana legitimasinya tidak dapat dipertanyakan.