Warga negara Korea Utara
Korea Utara telah menerapkan sebuah hukum kebangsaan sejak tahun 1963, 15 tahun setelah pendiriannya pada 9 September 1948. Hukum tersebut telah direvisi dua kali pada tahun 1995 dan 1999. Hukum Kebangsaan Republik Demokratik Rakyat Korea mengatur siapa-siapa yang menjadi warga negara RDRK serta bagaimana seseorang dapat mendapatkan ataupun menanggalkan status tersebut. Hukum tersebut mengatur persyaratan kewarganegaraan, hak-hak warga negara, serta perlindungan bagi warga negara. Meskipun hanya memiliki 16 pasal, hukum kebangsaan yang dimiliki RDRK telah mencakup sebagian besar hal-hal mendasar mengenai peraturan kewarganegaraan yang juga dapat ditemukan di hukum negara lain. Hukum kebangsaan Korea Utara selain itu juga menyinggung mengenai penduduk yang tinggal di daerah negara sejak pendirian Republik Demokratik Rakyat Korea. Penduduk yang disebutkan adalah terkait dengan aneksasi RDRK oleh Jepang dan Amerika Serikat, pendudukan oleh Uni Soviet, dan penyerahan terhadap Sekutu pada tahun 1945. Hukum tersebut memiliki asumsi bahwa orang yang terdaftar di Korea Utara memiliki status kebangsaan Korea Utara.