Monarki Britania Raya
Penguasa berdaulat dianggap menjadi "tulang punggung keadilan"; meskipun penguasa berdaulat tak secara pribadi memerintah dalam kasus-kasus yudisial, fungsi-fungsi yudisial ditampilkan atas namanya. Selain itu, penerapan dilakukan atas perantara penguasa monarki, dan para anggota pemerintahan mendapatkan otoritas mereka dari Mahkota. Hukum umum menyatakan bahwa penguasa berdaulat "tidak dapat salah"; penguasa monarki tidak dapat diadili atas dakwaan-dakwaan kejahatan. Undang-Undang Pemprosesan Mahkota 1947 mengijinkan penegakan sipil terhadap Mahkota dalam kapasitas publiknya (yang merupakan penegakan melawan pemerintahan), namun bukan penegakan melawan penguasa monarki secara pribadi. Penguasa Berdaulat memegang "hak kasih istimewa", yang digunakan untuk melindungi para terdakwa atau meringankan hukuman.