Vincentius Bata da Costa
Semua Fraksi pada akhirnya mendapatkan pemahaman yang sama tentang perlunya HAM yang diatur secara jelas dan tegas dalam KUHAP seperti perlunya tersangka didampingi penasehat hukum, mengenai bantuan hukum, pembatasan masa penahanan tersangka, hak tersangka untuk mendapatkan penangguhan penahanan, SP3 dan pra-peradilan. Inilah hal yang secara gigih dipertahankan oleh V.B. da Costa karena masuknya HAM di dalam KUHAP tidak sejalan dengan konsep Polri dan Kejaksaan melalui Golkar di DPR RI. Kegigihan mempertahankan ideologi yang diamanatkan oleh konstitusi bukan dilakukan secara asal-asalan atau asal bunyi tetapi betul-betul dipersiapkan secara baik.