Hukum penistaan agama di Indonesia
Pemerintah membentuk badan penasihat Muslim, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1975, dan selalu mendanai dan menunjuk anggotanya. MUI bukan badan pemerintahan resmi, tetapi cukup berpengaruh. Pemerintah mempertimbangkan fatwa MUI ketika membuat keputusan atau merumuskan undang-undang. Pada Juli 2005, MUI mengeluarkan fatwa yang mencap sekte Ahmadiyah sebagai ajaran sesat. Pada Juni 2008, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan bersama tentang Ahmadiyah. Surat tersebut meminta pihak berwenang membatasi aktivitas Ahmadiyah sehingga melakukan ibadah tertutup dan mencegah Muslim Ahmadi melakukan dakwah. Gubernur Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Barat melarang segala aktivitas Ahmadiyah.