Rodrigo Duterte
Duterte membenarkan perang narkoba dengan mengklaim bahwa Filipina telah menjadi " negara narco ". Menurut Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan , prevalensi penggunaan narkoba di negara ini lebih rendah dari rata-rata global. Duterte telah menepis kekhawatiran hak asasi manusia oleh pengguna narkoba yang tidak manusiawi , yang menyatakan pada bulan Agustus 2016: "Kejahatan terhadap kemanusiaan? Pertama-tama, saya ingin jujur ​​dengan Anda. Apakah mereka manusia? Apa definisi Anda tentang manusia makhluk?" Dalam tiga bulan pertama masa jabatan Duterte di kantor, menurut angka polisi, lebih dari 3.000 pembunuhan dikaitkan dengan kampanye anti-narkoba nasionalnya. Lebih dari separuh dikaitkan dengan petugas keamanan. Pada awal Oktober, seorang perwira polisi senior mengatakan kepada The Guardian bahwa sepuluh regu resmi polisi "operasi khusus" telah beroperasi, dan bahwa dia secara pribadi telah terlibat dalam pembunuhan 87 tersangka. Dia menggambarkan bagaimana mayat-mayat itu dibuang di pinggir jalan (korban "penyelamatan"), atau kepalanya dibungkus selotip dengan plakat karton yang melabel mereka sebagai pelaku narkoba, sehingga pembunuhan itu tidak akan diselidiki. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia , Chito Gascon, dikutip dalam laporan: "Saya tidak terkejut, saya telah mendengar tentang ini." The Kepolisian Nasional Filipina menolak berkomentar. Laporan itu menyatakan: "Meskipun The Guardian dapat memverifikasi pangkat polisi dan sejarah servisnya, tidak ada konfirmasi resmi, independen atas tuduhan keterlibatan negara dan koordinasi polisi dalam pembunuhan masal."