Pemerintah Provinsi Aceh
"Qanun" dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, pemerintahan Kabupaten/Kota, dan penyelenggaraan tugas pembantuan. "Qanun" Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRA. "Qanun" Kabupaten/Kota disahkan oleh Bupati/Wali kota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancangan "Qanun". Setiap tahapan penyiapan dan pembahasan "Qanun" harus terjamin adanya ruang partisipasi publik. Dalam hal diperlukan untuk pelaksanaan "Qanun", Gubernur dan Bupati/Wali kota dapat menetapkan Peraturan/Keputusan Gubernur atau peraturan/keputusan Bupati/Wali kota.