Myanmar
Sistem hukum Burma terutama menggunakan hukum umum dan hukum tradisional.pada 1885 Inggris menyatakan Burma sebagai koloni mereka dan melaksanakan hak hukum umum. Mulai saat ini, negara kita sedang berolahraga sebagai hukum undang-undang. Juga Myanmar, tradisi mereka dipraktikkan sebagai Hukum Myanmar Tradisional. Kemudian dua jenis praktik hukum sebagai hukum positif dengan menulis, revisi, menyelesaikan dan berkembang pada saat ini. Selain itu, pemerintah SPDC membuat UU banyak dan hukum bahwa mereka bertujuan untuk membatasi orang. Setelah itu, pemerintah SPDC mengatakan "Myanmar adalah Bangsa kedaulatan independen dan kekuasaan Kedaulatan Uni berasal dari warga negara dan menegakkan di seluruh negeri" tetapi mereka mengendalikan kekuasaan dan membatasi citizens.Generally, sistem hukum harus memisahkan, periksa dan menyeimbangkan tiga jenis kekuasaan seperti legislatif, kekuasaan eksekutif, dan yudikatif. Pada bagian Konstitusi 2008 Birma 11 (a), tiga cabang kekuasaan kedaulatan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif terpisah, sejauh mungkin, dan melakukan kontrol timbal balik, memeriksa dan menyeimbangkan.