Permenhut Nomor 50 tahun 2009
Pasal 12
(1)Batas kawasan hutan berdasarkan TGHK yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, namun
dalam penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi berdasarkan hasil paduserasi TGHK
dan RTRWP ditunjuk dengan fungsi kawasan hutan berbeda, maka fungsi kawasan hutan tersebut
adalah sesuai penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi hasil paduserasi sedangkan
batas sesuai dengan hasil tata batas TGHK.
(2)Dalam hal kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan rekonstruksi batas,
maka pada saat penggantian pal batas sekaligus dilakukan perubahan inisial tanda batas m
engacu pada fungsi penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi.
(3)Hasil rekonstruksi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam
Berita Acara Rekonstruksi dan Perubahan Inisial Tanda Batas yang ditandatangani oleh
Panitia Tata Batas.