Hak cipta di Indonesia
Di Indonesia, pencatatan ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Pelindungan hak cipta timbul sejak ciptaan diwujudkan dan diumumkan. Namun, surat pencatatan ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal dalam sautu sengketa. Sesuai yang diatur pada bab X Undang-undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang kini berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mencatatkan ciptaannya secara langsung maupun dengan menunjuk perwakilan (Konsultan Kekayaan Intelektual). Permohonan pencatatan ciptaan dikenakan biaya. Ciptaan yang telah dicatatkan melalui DJKI masuk ke dalam daftar umum ciptaan. Daftar umum dapat diakses di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual yang dikelola oleh DJKI.