Demokrasi di Indonesia
Selain lembaga legislatif, lembaga yudikatif juga mendapatkan intervensi dari Presiden Soekarno, salah satunya adalah presiden memiliki kewenangan untuk ikut campur tangan dalam badan yudikatif yaitu Mahkamah Agung. Intervensi Presiden Soekarno terhadap lambaga yudikatif itu semakin diperkuat dengan Undang-Undang No.19/1964, itu artinya presiden sah apabila mencampuri putusan apapun yang dibuat oleh lembaga yudikatif.