Bintan Utara, Bintan
Tinggal bagaimana BP2KB2U bersama masyarakat berjuang bersama-sama untuk memenuhi syarat administratif sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang terdiri dari adanya persetujuan DPRD dan Bupati Bintan, persetujuan DPRD dan Gubernur Kepri, rekomendasi Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), Presiden RI dan DPR RI.
Sedangkan syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah sudah tidak perlu diragukan lagi.