Perlindungan Hak Cipta dalam Era Digital
Masalah kedua adalah dimana kode sumber dari perangkat lunak ini juga dilindungi,
ini dapat membuat lebih sulit untuk mengadaptasi produk untuk kebutuhan lokal. Hal ini juga mungkin membatasi
persaingan dalam pengembangan aplikasi antar-operasi,melalui tindak pada inovasi
oleh reverse engineering. Dalam TRIPS, negara-negara berkembang diperbolehkan fleksibilitas
untuk memungkinkan reverse engineering perangkat lunak,sehingga masalah ini dapat dihindari jika nasional
undang-undang hak cipta yang dirancang tepat. Sebagai ukuran lain praktis, lebih luas
penggunaan berbagai open source software
produk,di mana kode sumber tersedia
tidak seperti perangkat lunak berpemilik,dapat diterima atau beberapa di industri berpendapat bahwa dengan penegakan hak cipta lebih kuat,sumber tertutup karena pengembang proprietary mungkin
lebih bersedia untuk membuat kode sumber tersedia untuk pengembang perangkat lunak dalam mengembangkan
negara. Hal ini jelas di luar mandat kami untuk merekomendasikan jenis kebijakan pengembangan
negara harus diikuti untuk pengadaan perangkat lunak komputer. Sebagai contoh, sementara rendah
biaya atau perangkat lunak open source mungkin tawaran apriori biaya dan keuntungan lainnya selama
perangkat lunak berpemilik, banyak faktor selain biaya lisensi perangkat lunak mempengaruhi total biaya dari
Sistem TI seperti menyesuaikan sistem dengan kebutuhan pengguna, serta
pelayanan, dan memelihara sistem. Yang mengatakan, mengingat kebutuhan yang cukup
negara berkembang untuk teknologi informasi dan komunikasi dan
keterbatasan dana yang tersedia, tampaknya masuk akal bahwa pemerintah dan donor
tentu harus mempertimbangkan untuk mendukung program-program untuk meningkatkan kesadaran tentang opsi-opsi biaya rendah,
termasuk perangkat lunak open source, di negara-negara berkembang. Pada saat ini sebagian besar negara
memiliki perangkat lunak dan program komputer yang dilindungi hak cipta.