Pemerintahan Nasionalis
Pada bulan Februari 1928, dalam Sidang Paripurna ke-4 dari Kongres Nasional Kuomintang ke-2 yang diadakan di Nanjing meluluskan Reorganisasi Undang-undang Pemerintahan Nasionalis. Undang-undang ini menetapkan bahwa Pemerintahan Nasionalis harus diarahkan dan diatur di bawah Komite Eksekutif Pusat Kuomintang, dengan Komite Pemerintahan Nasionalis yang dipilih oleh Komite Sentral KMT. Di bawah Pemerintahan Nasionalis terdapat tujuh kementerian - Dalam Negeri, Luar Negeri, Keuangan, Transportasi, Kehakiman, Pertanian dan Pertambangan, dan Perdagangan, ditambah lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung, Kontrol Yuan, dan Akademi Umum.
Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Pemerintahan Nasionalis pada bulan Oktober 1928, pemerintah direorganisasi menjadi lima cabang berbeda atau "Yuan", yaitu Yuan Eksekutif, Yuan Legislatif, Yuan Yudisial, Yuan Pemeriksaan, serta Yuan Kontrol. Pemimpin Pemerintahan Nasional akan menjadi kepala negara dan komandan dari Tentara Revolusioner Nasional. Chiang Kai-shek diangkat sebagai pemimpin pertama Pemerintahan Nasionalis, posisi yang dipertahankannya sampai tahun 1931. Dalam Undang-Undang Dasar juga ditetapkan bahwa Kuomintang melalui Kongres Nasional dan Komite Eksekutif Pusat-nya, akan menjalankan kekuasaan berdaulat selama periode pengawasan politik, dan Dewan Politik KMT akan membimbing dan mengawasi Pemerintahan Nasionalis dalam pelaksanaan urusan nasional yang penting, dan dewan memiliki kekuasaan untuk menafsirkan atau mengubah undang-undang dasar..