Partai Demokratik Rakyat Jammu dan Kashmir
PDR dioperasikan atas dasar ideologi pemerintahan sendiri, sebagai perbedaan distinsif dari masalah-masalah otonomi. Partai tersebut percaya bahwa pemerintahan sendiri sebagai filsafat politik, sebagai perlawanan terhadap otonomi, penyetujuan pemberian kekuatan kepada rakyat Jammu dan Kashmir, sementara melakukan upaya tambahan dalam debat-debat mengenai teritorialitas politik baru di J&K.
Setelah pemilihan umum 2014, 3 anggotanya terpilih di Lok Sabha. Kekuatannya di Mahkamah Legislatif adalah 28 orang dan di Rajya Sabha adalah 2 orang. Partai tersebut sekarang maju dalam pemerintahan koalisi di J&K dengan Aliansi Demokratik Nasional yang dipimpin Partai Bharatiya Janata.