Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
Meliputi: hak atas upah yang layak, hubungan kerja, kepegawaian, hak berserikat, kriminalisasi buruh, dll.
Meliputi: hak atas tanah dan tempat tinggal, hak usaha dan ekonomi, hak pendidikan, hak kesehatan, hak lingkungan, hak penanggulangan bencana, hak atas identitas, dan hak atas pelayanan publik, dll.
Meliputi: hak mendapatkan akses bantuan hukum, hak atas kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi, hak atas kepemilikan yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, hak bebas dari siksaan dan perlakuan tidak manusiawi, dll.
Meliputi: hak atas kebebasan berpikir berkeyakinan dan beragama, pencari suaka, hak anak, hak perempuan, LGBT, dll.
Gerakan berbasis komunitas dan isu yang berhasil dibangun LBH Jakarta. Diantaranya parelagal disabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum, kemerdekaan beragama dan buruh. Saat ini lebih dari 134 paralegal telah tersebar di wilayah Jabodetabek dan Banten.
Wadah penggalangan dukungan publik untuk penyelenggaraan layanan bantuan hukum LBH Jakarta bagi korban ketidakadilan. Dukungan yang diberikan tidak hanya terbatas pada donasi secara finansial, namun terbuka juga untuk kontribusi pemikiran, keahlian atau keterampilan, dan lain sebagainya.
Jaringan kerja advokasi se-ASEAN yang diinisiasi oleh LBH Jakarta bersama-sama dengan ABA-RoLI. Anggota SEALawyers adalah organisasi bantuan hukum dan lawyer se asia tenggara. Tujuan utamanya untuk mendorong penguatan sistem hak asasi manusia dan memajukan setiap negara anggota ASEAN untuk memenuhi standar dan norma internasioal hak asasi manusia.
Jaringan kerja masyarakat sipil yang terbentuk pada tahun 2012 untuk memberikan perlindungan hak pengungsi yang ada di Indonesia melalui penyediaan pendampingan hukum dan advokasi kebijakan.
Wilayah Thailand Selatan, yang meliputi empat provinsi utama; Pattani, Yala, Songkla dan Narathiwat, merupakan daerah yang paling dimiliterisasi di negara tersebut. LBH Jakarta hadir di Thailand Selatan untuk penguatan masyarakat sipil mengadvokasi hak-haknya.
Legal Initiative Network for Migrant and Trafficked Person adalah jaringan kerja untuk perlindungan buruh migran yang ada di ASEAN serta korban perdagangan manusia. Jaringan kerja ini menyediakan pendampingan hukum bagi pekerja migran Indonesia dan para korban perdagangan manusia di regional ASEAN.