Hukum perburuhan
Era Reformasi benar-benar membuka lebar arus demokrasi. Secara regulatif dan gradual hukum perburuhan kemudian menemukan momentumnya. Hal tersebut terwakili dalam tiga paket Undang-Undang perburuhan, antara lain: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).