Prostitusi di Indonesia
Setelah kemerdekaan Indonesia praktik prostitusi di Jakarta juga masih marak ditemukan. Hingga tahun 1950 di daerah Petojo banyak terdapat kompleks lokalisasi tak resmi prostitusi, meski melewati banyak proses penertiban oleh pemerintah kota hal ini masih tetap ditemukan hingga awal tahun 1980-an.. Pada periode 1970-an riwayat prostitusi di Jakarta berlangsung dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin yang terinspirasi dari lokalisasi prostitusi di kota Bangkok mulai menerapkan kebijakan melokalisasi prostitusi ini dalam satu wilayah agar mudah terpantau. Melalui beberapa surat keputusan Gubernur pada tahun 1970 menginstruksikan para wali kota untuk menertibkan prostitusi yang berlangsung secara liar. Para mucikari yang melakukan usaha prostitusi diperintahkan untuk menempati kawasan baru khusus prostitusi di Kramat Tunggak. Pada sejarah puncaknya pada periode 1980 hingga 1990-an komplek lokalisasi Kramat Tunggak yang berdiri diatas tanah negara seluas 11,5 ha ini diisi oleh ratusan mucikari yang mempekerjakan ribuan perempuan pekerja seks komersial. Lokalisasi prostitusi terbesar di Jakarta ini akhirnya secara resmi ditutup oleh pemerintah DKI pada penghujung tahun 1999.