Sejarah demokrasi
Salah satu hasil kajian dari lembaga Freedom House yang didanai oleh Pemerintah Amerika Serikat menunjukkan bahwa tidak ada satu pun demokrasi liberal di dunia pada 1900 dengan hak suara universal, namun pada 2000, 120 dari 192 negara yang ada, atau 62% negara di dunia sudah memberlakukannya. Menurut hasil kajian lembaga ini, ada 25 negara, atau 13% negara di dunia dengan "praktik demokrasi terbatas" pada 1900, dan sekarang ini tinggal 16 negara, atau 8% negara di dunia yang masih memberlakukannya. Pada 1900, ada 19 monarki konstitusional, yakni 14% negara di dunia, dengan konstitusi yang membatasi kekuasaan kepala monarki serta mengalihkan sejumlah kewenangan kepada dewan legislatif terpilih, dan sekarang ini tidak ada lagi negara yang demikian. Di antara negara-negara selebihnya, ada yang pernah dan ada pula yang masih memiliki pemerintahan yang tidak demokratis dalam berbagai bentuknya. Meskipun kajian tentang negara-negara tertentu masih dapat diperdebatkan (misalnya, Selandia Baru memberlakukan hak suara universal pada 1893, namun tidak diperhitungkan sebgai negara yang memberlakukannya karena ketiadaan hak berdaulat penuh dan adanya batasan-batasan tertentu atas hak suara orang Māori), jumlah-jumlah dalam hasil kajian ini menunjukkan perluasan demokrasi pada abad ke-20.