Prusia
Konstitusi Kekaisaran Jerman menggunakan konstitusi Konfederasi Jerman Utara yang sedikit diamendemen. Resminya, Kekaisaran Jerman sendiri merupakan negara federasi. Praktaknya, hubungan antara Prusia dengan negara bagian Jerman lainnya sedikit memusingkan. Kerajaan Hohenzollern (Prusia) mencakup 3/5 dari wilayah Jerman dan 2/3 dari total populasi Jerman. Angkatan Bersenjata Kekaisaran Jerman pada praktiknya merupakan pasukan Prusia yang diperbesar, meskipun kerajaan-kerajaan lain (Bavaria, Sachsen dan Württemberg) tetap memiliki pasukan mereka masing-masing. Mahkota kekaisaran merupakan jabatan turun menurun milik Wangsa Hohenzollern, kebangsawanan dari Prusia. Perdana Mentri Prusia juga merupakan Kanselir Kekaisaran Jerman kecuali untuk periode Januari-November 1873 dan 1892-94. Kekaisaran Jerman sendiri tidak memiliki hak untuk mengambil pajak langsung dari wajib pajak; pemasukan yang menjadi wewenang langsung Pemerintahan Federasi ialah bea masuk cukai, bea cukai umum serta penerimaan dari pelayanan telegrafi dan surat. Meskipun semua pria di atas umur 25 bisa mengikuti pemilihan umum, Prusia tetap menggunakan sistem pemilihan tiga kelas mereka. Hal ini secara efektif mengharuskan para pemimpin pemerintahan untuk mencari legislatur yang dipilih dari dua cabang. Baik di Kerajaan Prusia maupun di Kekaisaran Jerman, konstituen asli tidak pernah diubah menyesuaikan perubahan yang terjadi di populasi mereka, yang artinya daerah-daerah pelosok memiliki terlalu banyak suara di parlemen Jerman pada awal abad ke-20.