Kewajiban Pelayanan Universal
Program ini berangkat dari inisiatif pemerintah Indonesia agar seluruh desa di berbagai daerah memiliki sambungan telepon pada tahun 2005. Hal ini dimotivasi oleh kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang berada di peringkat terakhir untuk pengadaan telepon tetap ("fixed line") dengan rasio 3,6 per 100 penduduk, dan peringkat sembilan untuk telepon seluler dengan rasio 5,5 per 100
penduduk untuk di wilayah Asia dan Australia. Cita-cita ini juga telah dideklarasikan oleh International Telecommunication Union (ITU). Pemerintah pun mulai menerapkan program pada tahun 2003 dengan dana sebesar Rp 45 miliar yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).