Soenarto Soemoprawiro
Soenarto menjabat sebagai wali kota selama dua periode, yaitu tahun 1994-2000 dan 2000-2002. Jabatan periode pertama Soenarto diperpanjang dari tahun 1999 ke 2000 dikarenakan situasi politik belum kondusif dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sidang pemilihan wali kota di DPRD Kota Surabaya. Soenarto Soemoprawiro dikenal sebagai wali kota yang kontroversial lantaran banyak kebijakannya yang dinilai pro-rakyat kecil sekaligus akrab dengan para pemodal. Pedagang kaki lima yang kian merajalela di Surabaya pada masa kepemimpinannya nyaris tak pernah digusur, yang mengakibatkan berbagai sudut kota Surabaya menjadi kumuh dan tidak teratur karena menjamurnya pedagang kaki lima yang menduduki jalan, taman kota, dan trotoar. Aset pemerintah kota Surabaya pun banyak yang dijual, ditukar guling, dan disewakan hingga puluhan tahun kepada para pemodal. Pembangunan "ruko" (rumah toko) menjamur di era pemerintahannya, seringkali dengan memanfaatkan lahan hijau terbuka sehingga menyebabkan banjir parah di wilayah yang sebelumnya tidak pernah terjadi banjir. Berbagai kebijakan populis dan kontroversial juga ada di zamannya, di antaranya banyak pelebaran jalan untuk mengurangi kemacetan, mendirikan asrama Bibit Unggul untuk memperbaiki pendidikan, dan lain-lain. Soenarto juga merupakan penggagas pembangunan Masjid Al-Akbar pada tahun 1995, yang merupakan masjid terbesar ke-dua di Indonesia setelah Masjid Istiqlal di Jakarta. Soenarto Soemoprawiro resmi diberhentikan pada 16 Januari 2002 oleh DPRD Kota Surabaya karena dianggap tidak memenuhi kriteria kesehatan sebagai wali kota Surabaya, serta dianggap mangkir dari tugasnya sebagai wali kota pada bulan Oktober 2001 selama dua pekan. Berbagai tudingan pun muncul terkait pemberhentiannya tersebut, di antaranya datang dari lawan politik wakil wali kota Surabaya Bambang Dwi Hartono yang menyatakan bahwa "momen" ini dimanfaatkan untuk menyingkirkan Soenarto.