Prusia
Cukai ("Akzise") yang dikeluarkan oleh Frederick William I (yang dimulai dari tahun 1667 menggantikan pajak properti di Brandenburg untuk memelihara angkatan bersenjata Brandenburg-Prusia yang disetujui oleh para negarawan) diresmikan tanpa adanya permusyawarahan dengan para penguasa negara tersebut. Berakhirnya Perang Utara Kedua pada tahun 1655-1660 telah menguatkan posisi politis sang Elektor, memungkinkan sang ELektor untuk membentuk ulang isi konstitusi dari Cleves dan Mark pada tahun 1660 dan 1661 untuk memberi jalan masuk kepada para pejabat yang setia kepadanya dan tidak terpengaruh oleh para penguasa lokal. Di Kadipaten Prusia sendiri dia mengakui hak-hak tradisional dari para penguasa lokal pada tahun 1633, Tetapi para penguasa lokal sendiri menerima bahwa hak-hak ini tidaklah untuk digunakan untuk mengintervensi kedaulatan sang Elektor. Di Brandenburg sendiri, Friedreich William mengabaikan hak-hak dari penguasa Prusia untuk menyetujui atau memveto pengumpulan pajak yang diajukan oleh sang Elektor: sementara pada tahun 1656, sebuah "Akzise" telah dikeluarkan tanpa persetujuan penguasa lokal, sang Elektor sendiri dengan paksa mengumpulkan hasil pajak di Kadipaten Prusia tanpa adanya persetujuan dari Penguasa Prusia pertamakalinya pada tahun 1674. Pada tahun 1704 para penguasa Prusia secara "de facto" telah menghapuskan hak mereka untuk meresmikan pajak-pajak yang diusulkan oleh sang Elektor, meskipun secara formal mereka masih memiliki hak tersebut. Pada tahun 1682 sang Elektor memunculkan sebuah "Akzise" ke Pomerania dan pada tahun 1688 ke Magdeburg, sedangkan di Cleves dan Mark sebuah "Akzise" diperkenalkan hanya pada tahun 1716 sampai tahun 1720. Akibat dari reformasi-reformasi yang dilakukan oleh Friedreich William I, penerimaan negara naik hingga tiga kali lipat dimasa pemerintahannya, dan beban pajak naik hingga duakali lipat per penduduk dibandingkan dengan di Perancis.
Kerajaan Prusia berbentuk sebagai negara Monarki Absolut sampai dengan terjadinya Revolusi tahun 1848 di Negara-Negara Jerman, dimana Prusia menjadi negara Monarki Konstitusional dan Adolf Heinrich von Arnim-Boitzenburg terpilih sebagai Perdana Menteri Prusia yang pertama ("Ministerpräsident"). Undang-Undang Dasar pertama Prusia dicanangkan pada tahun 1848. Revisi Undang-Undang Prusia tahun 1850 menetapkan adanya parlemen dua kamar. Dewan rendah, atau yang dalam Bahasa Jerman disebut "Landtag" mewakili semua pembayar pajak, yang dibagi menjadi tiga kelas tergantung dari jumlah pajak yang dibayarkan. Mekanisme ini memungkinkan untuk membuat 25% pemilih memiliki 85% suara di dalam legislatur, mematenkan dominasi politik oleh kaum pemilik uang di Prusia. Dewan Tinggi (Kamar Pertama atau "Erste Kammer"), yang nantinya dinamai Dewan Tuan-tuan Prusia ("Herrenhaus"), ditunjuk langsung oleh sang Raja. Raja memiliki kekuatan eksekutif penuh dan para Menteri hanya bertanggung jawab terhadap Raja. Maka dari itu, ikatan dari kaum pemilik lahan yaitu Junker, tetaplah kuat, terutama di Provinsi-Provinsi bagian Timur. Polisi Rahasia Prusia yang ditugaskan untuk membantu Pemerintahan yang Konservatif, dibentuk sebagai reaksi dari terjadinya Revolusi tahun 1848 di Negara-Negara Jerman .