Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
Berkat kepercayaan dan dukungan dari berbagai pihak (masyarakat sipil, korporasi, pemerintah, dan masyarakat internasional), Kemitraan (Partnership) berhasil dalam memfasilitasi perbaikan kebijakan publik (penyusunan peraturan perundang-undangan baru atau revisi/amendemen peraturan perundang-undangan yang sudah ada), reformasi birokrasi, pembaruan dalam bidang peradilan dan demokratisasi, UU Antikorupsi, strategi-strategi nasional dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, menciptakan Indeks Tata Pemerintahan Indonesia, mendorong dan memfasilitasi tata pemerintahan dalam sektor lingkungan hidup dan ekonomi, mendorong kesetaraan gender, memperkuat dan mereformasi lembaga kunci, memberdayakan masyarakat sipil, dan membangun kesadaran melalui penyebarluasan isu-isu tata pemerintahan yang baik.
Secara umum, Kemitraan (Partnership) memiliki pengalaman luas dan praktik terbaik dalam pemberantasan korupsi, pemberantasan kemiskinan melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium, desentralisasi, reformasi pemilu, reformasi birokrasi, promosi hak asasi manusia, dan manajemen sumberdaya alam berkelanjutan dan pengembangan ekonomi rakyat.