Undang-Undang Majelis India 1892
Universitas, badan distrik, munisipalitas, zamindar dan dewan komersial dikerahkan untuk merekomendasikan para anggota dewan provinsial. Hal tersebut memperkenalkan prinsip perwakilan. Hal ini juga melonggarkan batasan-batasan yang tertuang pada Undang-Undang Majelis India 1861, yang membolehkan majelis-majelis untuk mendiskusikan pernyataan finansial tahunan pada setiap tahun. Mereka juga bisa menanyai batas-batas tertentu pada pemerintah tentang materi kepentingan publik setelah memberikan catatan enam hari, namun tak ada yang memberikan hal untuk menanyai pertanyaan-pertanyaan suplementer. Hal ini dijadikan dasar demokrasi India.