Pengadilan Tinggi Agama Medan
Keadaan seperti ini berlangsung sampai dengan Bulan Desember 1957. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tertanggal 5 Oktober 1957, semua yang bertentangan dengan peraturan pemerintah ini dinyatakan dicabut (kecuali peraturan tantang kerapatan Qadi disekitar daerah Banjarmasin Stbld. 1937 Nomor 638 jo Nomor 639) dan ditetapkan peraturan tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di luar Jawa Madura. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 ditetapkan bahwa di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri dibentuk sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang daerah hukumnya sama dengan daerah Hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.