Hukum penistaan agama
Pada awal Revolusi Perancis, menurut Pasal 10 dan 11 Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara 1789 ("Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen") sebutan penistaan agama dihapus dari perundangan Perancis tahun 1791, tetapi penggunakan bahasa kasar atau mengganggu ketertiban umum tetap dilarang. Penistaan benda suci dipidanakan tahun 1825 pada masa Restorasi Bourbon (1814), lalu dicabut oleh Louis Philippe yang agak sekuler tahun 1830. "Penghinaan agama" ("outrage à la morale religieuse") diperkenalkan dalam Undang-Undang 17 Mei 1819. Aturan ini dihapus dari hukum Perancis oleh Undang-Undang 29 Juli 1881 yang mengukuhkan kebebasan pers. , dan sejak 1972 seiring ratifikasi Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, hukum Perancis melarang kebencian atau kekerasan terhadap, dan pencemaran nama baik terhadap, seseorang atas dasar keanggotaan agama, bangsa, etnis, ras, orientasi seks, atau disabilitas (Pasal 23, 24, 32). Undang-Undang 1881 melindungi individu dan kelompok individu dari pencemaran nama baik atau penghinaan ("injure" dan "outrage" untuk duta besar asing) dan mengecualikan tokoh-tokoh agama ( seperti Yesus)
beserta ajarannya.