Solusi dua negara
Pada 29 November 2012, Majelis Umum PBB mengakui Palestina sebagai "negara pengamat non-anggota" dengan suara 138-9 dan 46 abstain. Keesokan harinya, PM Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan akan membangun 3.000 rumah baru di atas tanah sebelah timur di Yerusalem Timur, di daerah yang mereka sebut "E-1". langkah itu segera dikritik oleh beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, dengan duta besar Israel menjadi dipanggil untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah Britania Raya, Perancis dan Jerman, dan lainnya. Keputusan Israel untuk membangun rumah disebut oleh pemerintahan Obama sebagai "kontraproduktif", sementara Australia mengatakan bahwa rencana pembangunan "mengancam viabilitas dari solusi dua negara". Hal ini karena mereka mengklaim usulan permukiman E-1 akan membagi wilayah yang berada di bawah kendali Otoritas Nasional Palestina menjadi dua, dan wilayah Otoritas tidak akan bisa mencapai Sungai Yordan dan Laut Mati secara langsung dan harus melewati wilayah Israel.