Perhimpunan Dokter keluarga Indonesia
Kepanjangannya adalah: Kolegium Ilmu Kedokteran Keluarga, dipilih dalam Kogres Nasional VII di Makassar 30 Agustus – 2 September 2006, dan telah dilaporkan ke PB IDI Pusat dan MKKI.
Kolegium memang harus ada dalam sebuah organisasi profesi. Jadi PDKI harus mempunyai kolegium yang akan memberikan pengakuan kompetensi keprofesian kepada setiap anggotanya
Dalam PDKI lembaga ini yang diangkat oleh kongres dan bertugas:
Melaksanakan isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta semua keputusan yang ditetapkan kongres
Mempunyai kewenangan menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sistem pendidikan profesi bidang kedokteran keluarga
Mengkoordinasikan kegiatan kolegium kedokteran.
Mewakili PDKI dalam pendidikan profesi bidang kedokteran keluarga
Menetapkan program studi pendidikan profesi bidang kedokteran keluarga beserta kurikulumnya
Menetapkan kebijakan dan pengendalian uji kompetensi nasional pendidikan profesi kedokteran keluarga
Menetapkan pengakuan keahlian (sertfikasi dan resertifikasi)
Menetapkan kebijakan akreditasi pusat pendidikan dan rumah sakit pendidikan untuk pendidikan dokter keluarga
Mengembangkan sistem informasi pendidikan profesi bidang kedokteran keluarga
Angota KIKK terdiri atas anggota PDKI yang dinilai mempunyai tingkat integritas dan kepakaran yang tinggi untuk menilai kompetensi keprofesian anggotanya
Atas anjuran dan himbauan IDI sebaiknya KIKK digabung dengan KDI karena keduanya menerbitan sertifikat kompetensi untuk Dokter Pelayanan Primer (DPP). Setelah melalui diskusi yang berkepanjangan akhirnya deuanya digabung dengan nama Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga (KDDKI) yang untuk sementara melanjutkan tugas masing-masing, unsur KDI memberikan sertifikat kepada dokter yang baru lulus sedangkan unsur KIKK memberikan sertifikat kompetensi (resertifikasi) kepada DPP yang akan mendaftar kembali ke KKI.