Birokrasi di Indonesia
Setelah tahun 1998 yang dikenal sebagai "gerakan reformasi" maka melalui "Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999" mengenai keberadaan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai anggota partai politik lalu diubah melalui "Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999" yang membuat pegawai negeri sipil (PNS) kembali tertutup dari kemungkinan untuk ikut berkiprah sebagai keanggotaan dalam partai politik apapun.